DPRD Lima Puluh Kota Setujui Perubahan APBD 2024, Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Dukung Pembangunan Daerah
![]() |
Pjs Bupati Limapuluh Kota, saat mengikuti rapat paripurna mendengarkan pandangan fraksi di DPRD terkait APBD-P tahun 2024. |
Lima Puluh Kota, sumbar.news – Dalam Rapat Paripurna DPRD Lima Puluh Kota pada Senin (30/9), delapan fraksi akhirnya menyepakati nilai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,318 triliun. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai masukan dari seluruh pihak.
Pjs. Bupati Lima Puluh Kota, Ahmad Zakri, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD Perubahan ini. "Masukan dan saran dari seluruh fraksi sangat berharga bagi kami dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang lebih baik," ujar Ahmad Zakri.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Dalam pembahasan APBD Perubahan, seluruh fraksi menyepakati pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain sinkronisasi program kegiatan, perencanaan anggaran yang efisien, penataan aset daerah, penertiban wajib pajak, dan transparansi belanja daerah.
"Kami berharap dengan adanya perubahan APBD ini, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Wakil Ketua DPRD Lima Puluh Kota, Alia Efendi.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam penyusunan APBD Perubahan ini. Kedua lembaga sepakat untuk terus bekerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
"Kami berharap sinergi ini dapat terus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan dengan lancar," tambah Ahmad Zakri.
Langkah Selanjutnya
Setelah disepakati oleh DPRD, Ranperda Perubahan APBD 2024 akan diajukan ke Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Ranperda tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pesan untuk Perangkat Daerah
Pj. Bupati Ahmad Zakri juga mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. "Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan," tegasnya.